Jakarta, CNBC Indonesia – Kemajuan dan percepatan teknologi juga berkembang ke seluruh aspek hingga data kependudukan. Warga Indonesia saat ini sudah bisa menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengatakan, KTP Digital dapat mulai bisa penuh pada bulan September mendatang. Sampai saat ini sudah ada 9 juta rakyat Indonesia memiliki IKD. Namun jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan.
“Mudah-mudahan seluruh platform ini (INA Digital) akan tuntas di September akhir,” kata Azwar Anas di Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (10/8/2024).
Ia mengaku, jumlah penduduk Indonesia yang belum bisa mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital masih banyak. Padahal, ada banyak manfaat, kelebihan, serta keuntungan KTP digital.
Beberapa diantaranya masyarakat akan semakin dimudahkan diantaranya penggunaan lebih simpel, pembuatan lebih cepat, tidak perlu dicetak menggunakan blangko, tidak perlu disimpan di dalam dompet, KTP cukup disimpan di dalam handphone atau smartphone.
Jika melihat data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per semester I 2023 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 279.118.866. Dengan demikian masih ada sekitar 270 juta masyarakat di negara ini yang belum punya IKD.
“Karena apa? Untuk mendapatkan kartu identitas digital sekarang masih harus ke kelurahan, target kita ke depan begitu digital ID Kita terintegrasi cukup pakai face recognition nanti akan kita dapatkan IKD,” jelasnya.
IKD atau KTP digital merupakan bagian dari Govtech Indonesia yang dikelola oleh Perum Peruri.
Ada sembilan layanan prioritas yang akan tersedia pada aplikasi itu, yakni kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Tadinya layanan ini akan diluncurkan pada bulan Mei atau Juni lalu. Namun menurut Azwar peluncuran GovTech Indonesia ini akan menyesuaikan lebih lanjut.
“Harapan presiden bukan peluncuran saja tapi beberapa integrasi dari layanan tadi sudah bisa berjalan, targetnya kita pangkas beberapa aplikasi dan dengan govtech ini ada beberapa percepatan utamanya integrasi IKD dan identitas digital sebagai SSO (single sign on), SSO nya itu akan gunakan INA Pass itu. Targetnya di 7 Kementerian Lembaga plus BPJS dan juga ketenagakerjaan akan diintegrasikan dengan satu portal nasional menyusul pengintegrasian.” pungkasnya.
Sumber : Tim Redaksi, CNBC Indonesia
